OTOSIA.COM – Rencana pemberlakuan sistem nomor polisi (nopol) ganjil-genap di DKI Jakarta diragukan mampu mengurangi kemacetan di ibu kota. Apalagi beberapa kalangan menilai pengawasan di lapangan akan sulit dijalankan jika menggunakan sticker.

“Secara teori (pelaksanaan kebijakan ganjil-genap) memang kepadatan kendaraan akan berkurang, kurang lebih 50%. Tetapi masalah pengawasan harus benar-benar disiapkan, antara lain tidak cukup misalnya hanya dengan sticker,” ujar Soehari Sargo, pengamat otomotif, kepada otosia.com, Senin (10/12).

Lagipula sampai sekarang, lanjut Soehari, belum ada peraturan atau sistem yang jelas mengenai kebijakan Gubernur Jokowi . Meski ada kabar bahwa aturan itu diberlakukan untuk semua kendaraan yang masuk ke Jakarta. Namun hal itu belum dilengkapi oleh landasan hukum yang kuat.

“Adakah dasar hukum bahwa kendaraan dari luar Jakarta bisa dilarang masuk ke Jakarta, seperti dari Bogor, Tangerang, Bekasi, dan sebagainya? Sebaliknya untuk orang yang tinggal di Jakarta tetapi bekerja di luar Jakarta, seperti ke Bekasi Cikarang, dan lain-lain itu bagaimana?” tanya Soehari.

“Masak polisi harus melototi satu persatu kendaraan yang lewat. Belum lagi mobil-mobil yang masuk dari luar kota,” imbuhnya.

Sebenarnya, pengamat otomotif ini pernah memberikan pandangannya soal rencana aturan nopol ganjil – genap yang pernah mencuat saat Jakarta dipimpin Fauzi Bowo. Menurut Soehari saat itu, pekerjaan utama yang harus diselesaikan pemerintah ketimbang memberlakukan nopol ganjil – genap adalah menyiapkan dan membenahi infrastruktur jalan.

Tapi apa yang terjadi? Ketika jaman Foke, sebaliknya, Pemprov DKI malah sibuk mengejar pembangunan lahan-lahan komersil baru, seperti pusat perbelanjaan, mall dan gedung-gedung. Makin banyak gedung, mall, makin banyak orang, sehingga arus lalu lintas di sekitar justru tambah semrawut.

Ia mencontohkan, di Jepang dan Prancis, tidak ada mall-mall atau pusat perbelanjaan di tengah kota, yang ada sebaliknya di pojok kota.

“Di Prancis itu, Carrefour tidak ada di tengah kota, tapi di pojok kota,” ujarnya pada kesempatan lalu.

Jadi menurut Soehari, yang harus juga dibenahi adalah tata kota. Pemerintah harus menyiapkan jalan-jalan dan menciptakan angkutan massal yang terkelola dengan baik sebelum membuat kebijakan baru. Artinya kesemerawutan dan kemacetan lalu lintas saat ini adalah warisan dari kebijakan masa lalu yang tidak tepat.

Sebelumnya diberitakan, meski menghadapi banyak kritik, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersikukuh meneruskan rencana pemberlakuan pelat nomor ganjil – genap di Jakarta. Aturan ini akan dimulai pada 2013 mendatang dengan Polri ditunjuk sebagai institusi pengawas.

Wacana tersebut sebenarnya sempat mencuat di era kepemimpinan Foke.

Jokowi menyatakan aturan tersebut berjtuuan agar pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan massal, dan mendorong masyarakat untuk berhemat BBM, sekaligus mendorong warga Ibu Kota meninggalkan budaya konsumtif dan mencintai kotanya sendiri.

Sejalan dengan itu, Jokowi berjanji untuk menyiapkan membenahi angkutan massal yang layak di Jakarta. Sebagai tahap awal, pada Januari Tahun depan Pemerintah Provinsi DKI akan menambah sekitar 102 armada baru, atau akan ada 200 bus gandeng.